Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Tengah Dari Sudut Pandang Kepemerintahan Yang Baik

Mutia Ainun

Sari


Penelitian ilmiah ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan tata kelola keuangan di sekretariat DPRD provinsi jawa tengah dari sudut pandang kepeemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tata kelola keuangan di dprd provinsi jawa tengah sudah sesuai dengan unsur kepemerintahan yang baik yaitu : akuntabilitas, transparansi, efesien & efektif serta taat pada aturan. Dalam tata kelola keuangan diperlukan beberapa tahap yaitu tahap perencanaa, tahap pelaksanaa, tahap penatausahaan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan tata kelola keuangan di DPRD provinsi jawa tengah sudah sesuai dengan unsur kepemerintahan yang baik.


Kata Kunci


Sekretariat DPRD, Tata Kelola Keuangan, Kepemerintahan yang Baik

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Nurcholis, H. (2007). teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah. jakarta: Grasindo.

Rewansyah, A. (2010). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Goveernance. Jakarta : Yusaintanas Prima.

Sukmadinata, n. S. (2013). Metode penelitian pendidikan. Bandung: pt remaja rosdakarya.

Jurnal

Nidya Putri Syahida, S. S. (t.thn.). Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Dprd Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 101-109 |.

Suanto. (2017). Pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dihubungkan dengan uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan uu no. 9 tahun 2015. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017.

Peraturan perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37 Ayat 5

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 5

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaraan 2020

Peraturan gubernur jawa tengah nomor 60 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa tengah

Website

https://dprd.jatengprov.go.id/

https://jdih.jatengprov.go.id/inventariasi-hukum/view/no-59-tahun-2019-2

http://ppid.dprd.jatengprov.go.id/

Mardoto. 2009. Mengkritisi Clean And Good Governance Di Indonesia. Dalam https://mardoto.com.

Prasetijo. 2009. Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan dalam https://prasetijo.wordpress.com

Wawancara

Wawancara Hari Kamis 12 Januari 2020 Dikantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Ruang Bagian Keuangan




DOI: http://dx.doi.org/10.30736%2Fjpensi.v6i2.691

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.



Terindeks pada :

 

    
      

 

 

Creative Commons License
Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.